Indonesia di Bawah Panji NeoLib

Presiden Barrack Obama ternyata hanya membutuhkan 15 orang menteri ditambah dengan 6 jabatan setingkat menteri. Jika mau ditotal ada 21 orang pembantu presiden AS. Bagaimana dengan Indonesia?

Hari-hari ini sampai dengan tanggal 21 Oktober nanti, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, tengah sibuk menyusun Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Media massa negeri ini, dengan atau tanpa lembaga survei, ramai-ramai memprediksi siapa saja yang akan diajak SBY-Budiono untuk menjadi pembantunya.

Dan lucunya, sejumlah menteri yang masih aktif membawahi berbagai departemen, dengan gencar mengiklankan dirinya di layar teve. Salah satunya yang paling gencar adalah iklan "Sekolah Gratis" (yang ternyata sama sekali tidak gratis) dan iklan "SMK Pasti Bisa", keduanya menampilkan Mendiknas Bambang Soedibyo. Dan tentu, untuk iklan ini Depdiknas harus membayar uang dalam jumlah besar kepada stasiun teve. Uangnya, tentu saja, berasal dari uang rakyat. Banyak orang tertawa sinis dan mengatakan jika iklan itu merupakan kampanye sang menteri agar dilirik kembali oleh presiden. Kampanye pribadi dengan uang rakyat. Menyedihkan, memang.

Yang kedua, sejak sebulan ini sejumlah tokoh yang biasa menulis dengan lantang dan cukup vokal di media massa seakan tiarap. Rencana kedatangan Miyabi saja yang amat kontroversial, hanya Front Pembela Islam (FPI) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta yang berani vokal, sedangkan tokoh-tokoh yang selama ini mengaku sebagai "pejuang anti pornografi" diam seribu bahasa.

Atau kasus penyebaran "pin Nabi Muhamad SAW" yang asalnya dari Iran, tidak ada satu pun tokoh bangsa ini yang bersuara lantang. Padahal, di hari-hari biasa-bukan hari-hari menjelang penyusunan kabinet-mereka paling aktif bersuara. Namun sekarang mereka seperti sedang bertapa atau puasa bicara.

Seorang pengamat politik, Tjipta Lesmana, dalam satu acara di Jakarta kemarin (15/10) menyinggung hal ini. "Beberapa hari terakhir, saya tanya kepada beberapa tokoh yang biasa menulis vokal di koran, mengapa sekarang kok tulisannya tidak ada. Mereka mengaku sedang istirahat dulu, menunggu sampai hari pengumuman anggota kabinet...," ujar Pak Tjip disertai derai tawanya yang khas.

Menurut jadwal resmi, Sby dan Budiono akan mengumumkan anggota kabinetnya tanggal 21 Oktober dan besoknya akan diselenggarakan pelantikan. Banyak nama yang diprediksi, namun banyak pula orang yang sudah dapat menerka kemana arah yang akan dilakukan oleh rezim ini lima tahun ke depan. Walau demikian kita semua pasti menanti-nantikan seperti apa bentuk Kabinet Indonesia Bersatu jilid II nantinya. Apakah kadar NeoLib-nya berkurang atau malah kian mengental.

Kiblat Bernama Washington

Sambil menunggu pengumuman kabinet, ada baiknya kita flashback dulu pada pasangan Sby-Budiono di saat kampanye pilpres kemarin. Dengan konsultan pencitraan dari Fox, pasangan ini mengcopy-paste gaya kampanye Obama saat Pilpres Amerika beberapa waktu lalu. Bahkan lagu Indonesia Raya, aransemennya sempat dibuat mirip dengan lagu kebangsaan Amerika Serikat, Star Spangled Banner, yang kemudian menimbulkan kontroversi yang kemudian menguap begitu saja, walau hal ini jelas melanggar undang-undang tentang lagu kebangsaan.

Apakah Sby-Budiono akan meniru juga Obama di saat pembentukan kabinetnya? Ternyata tidak. Nah, disinilah ironisnya. Mengapa demikian?

Semua kita tentu mafhum jika dewasa ini Amerika Serikat merupakan satu negara benua terkuat di dunia dan terkaya, dengan GDP terbesar dunia senilai US$14 triliun. Namun dengan wilayah yang sangat luas, mengurus pemerintahan yang sangat besar dengan hegemoni meliputi hampir seluruh dunia, Presiden Barrack Obama ternyata hanya membutuhkan 15 orang menteri ditambah dengan 6 jabatan setingkat menteri. Jika mau ditotal ada 21 orang pembantu presiden AS. Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia adalah negara terkebelakang dengan GDP hanya US$468 miliar namun presidennya sampai memerlukan 34 orang menteri! Ini jelas tidak masuk akal. Mengurus Amerika Serikat jelas jauh lebih berat ketimbang mengurus Indonesia. Namun hal yang tak masuk akal sehat ini tetap saja terjadi. Walau negara terkaya dunia, Amerika Serikat tetap menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pemerintahannya. Beda dengan Indonesia, walau pun negara miskin namun untuk urusan bagi-bagi jabatan mampu untuk mengalahkan super power sekali pun!

Belum lagi untuk urusan fasilitas untuk para pejabatnya. Sudah menjadi kelaziman di Indonesia jika seorang pejabat baru selalu mendapat kendaraan dinas baru, rumah dinas baru, bahkan seperti yang kemarin terjadi, ratusan anggota DPR yang belum dilantik pun untuk pindah ke Jakarta ternyata harus ditanggung dengan uang rakyat! Coba kita sekarang melihat apakah hal yang sama berlaku untuk negara maju seperti Belanda?

Ternyata, para pejabat bahkan menteri di Belanda tidak pernah mendapat kendaraan dinas dan rumah dinas baru. Padahal Belanda adalah salah satu negara yang memberikan utang pada Indonesia. Para menteri atau anggota parlemen di Belanda biasa pergi ke kantor dengan naik kendaraan umum atau kendaraan milik pribadi.

Inilah satu contoh lagi betapa pejabat Indonesia ternyata kelewat manja dan aji-mumpung. Sebab itu ada satire, jika orang di Amerika (dan juga negara maju) harus kaya raya dulu untuk bisa jadi pejabat, beda dengan Indonesia. Orang Indonesia harus jadi pejabat dulu baru bisa kaya raya.

Sby-Budiono sering membandingkan segala sesuatu dengan Amerika Serikat, seperti dalam gaya kampanyenya, namun mengapa dalam penyusunan slot kabinet, mereka tidak mencontoh efisiensi dan efektivitas yang dilakukan Presiden Obama? Ini menjadi pertanyaan yang menarik.

Di tengah keterpurukan bangsa ini, seharusnya jumlah slot menteri juga harus dipangkas. Jika Presiden Obama saja bisa bekerja mengurus Amerika dengan 21 orang pembantunya, mengapa Presiden Sby sampai harus membutuhkan 34 pembantu untuk mengurus Indonesia yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih miskin ketimbang Amerika? Secara logika sederhana, pembantu presiden di Indonesia sebenarnya bisa dibuat lebih ringkas, di bawah angka 20. Ini jika dibandingkan dengan Amerika.

Yang juga menarik, kita tengok masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M/ 13-23 H). Di masa Khalif Umar bin Khattab, wilayah kekhalifahan Islam membentang dari Jazirah Arab hingga Persia dan Roma, namun untuk mengurus wilayah seluas itu, Umar r.a. hanya memerlukan pembantu sembilan orang (!). Umar bin Khattab pun tidak punya istana atau rumah dinas. Penguasa wilayah yang sangat luas dan kaya raya itu tetap tinggal di rumahnya yang sangat sederhana, di tengah-tengah kampung, tanpa pengawal, dan berbaur dengan rakyatnya.

Bandingkan dengan para pejabat Indonesia sekarang! Untuk sekelas bupati yang "wilayah kekuasaannya" tak sampai seujung kuku wilayah kekuasaan Umar bin Khattab, mereka punya rumah dinas mewah, kantor bagus, kendaraan dinas baru, beserta pengawal dan pelayannya. Bahkan seorang bupati yang dekat dengan Jakarta, untuk membangun pagar rumahnya saja sampai harus menelan biaya sampai miliaran rupiah. Tentu saja, lagi-lagi, dari uang rakyat!.

Dari fakta yang terjadi di atas, kita setidaknya bisa merenung dan introspeksi diri. Sudah benarkah kita punya pemimpin?

Ibarat komputer, yang berubah casing-nya doang tapi "jeroannya" sama saja. Beginilah pemerintahan Indonesia sejak era Harto hingga sekarang.

Kabinet Indonesia Bersatu jilid II telah diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam (21/10) di Istana Negara Jakarta. Sejumlah kalangan menyatakan harapan baru pada kabinet yang terbentuk, sebuah harapan agar Indonesia lima tahun ke depan bisa tambah baik, rakyatnya lebih sejahtera, dan angka kemiskinan bisa dikurangi dengan drastis.

Namun banyak pula yang menyatakan jika susunan kabinet baru ini tidak membawa harapan apa-apa karena "chip" di dalam "mikroprosesor" mesin besar bernama Pemerintah Republik Indonesia ini masih saja sama-sebangun dengan yang digunakan sejak masa Jenderal Harto. Ibarat komputer, yang berubah casing-nya doang tapi "jeroannya" sama saja.

Mungkin hal inilah yang membuat pakar komunikasi politik Dr. Effendi Ghazali dalam acara di MetroTeve tadi malam (21/10) menyatakan jika Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini tidak ada bedanya dengan yang jilid I. Hanya saja, mungkin untuk menepis anggapan jika pemerintahan sekarang ini kental dengan NeoLibnya maka beberapa pos bidang ekonomi diisi dengan orang-orang yang selama ini kurang dikenal sebagai pentolan NeoLib. "Dan orang-orang NeoLibnya mengisi jabatan wakil menteri..," ujar Ghazali sambil tertawa.

Walau pemerintah SBY selama ini tidak pernah mengaku sebagai pemerintahan yang menjalankan agenda besar Neo-Liberal atau NeoLib, namun banyak sekali fakta yang memaparkan kepada kita semua dengan teramat jelas dan telanjang jika NeoLib ini merupakan suatu keniscayaan dan benar adanya. Hanya mereka yang jahil dengan isme-isme dalam ekonomi-politik yang mau percaya dengan apa yang dikatakan pemerintah, atau mungkin juga mereka-mereka yang selama ini diuntungkan oleh sistem NeoLib seperti sekarang ini.

Bagaimana dengan susunan pemerintahan sekarang, termasuk presiden dan wakil presidennya? Mari kita jembreng satu-persatu, kecuali tentu saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah dikenal khalayak luas sebagai orang yang memang dekat dengan Amerika Serikat. Jenderal Angkatan Darat yang mengambil Jalur Staf ini-satu jalur aman karena kebanyakan diisi dengan duduk di belakang meja, sangat beda dengan Jalur Komando seperti yang diambil Prabowo Subianto yang kebanyakan harus aktif di medan tempur dan peperangan-dalam merintis karir militernya, mondar-mandir menuai ilmu di Amerika Serikat dengan mengikuti dua kali program latihan militer di Fort Benning, Georgia (1976 dan 1982). Juga di Fort Leavenworth, Kansas (1991). Gelar Pasca Sarjana pun diperolehnya di Amerika Serikat.

Sebab itu, SBY berterus terang jika AS merupakan negerinya yang kedua setelah Indonesia. Itu ditegaskannya saat berkunjung ke AS tahun 2003 sebagai Menko Polkam dalam Kabinet Presiden Megawati Soekarnoputeri. SBY berkata, ‘'I love the United State, with all its faults. I consider it my second country''. Saya mencintai Amerika dengan segala kesalahannya. Saya menganggapnya sebagai negeri kedua saya." (lihat Al Jazeera English-Archive, 6 Juli 2004. Atau bagi yang ingin melihat link-nya silakan klik http://english.aljazeera.net/archive/2004/07/20084913557888718.html).

Sebab itu, bukan barang aneh jika di masa kekuasaan SBY yang pertama (2004-2009), kebijakan pemerintah Indonesia sangat loyal pada imperialisme Amerika Serikat, bahkan hingga harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia sendiri.

Dua contoh yang sangat kasat mata adalah saat menjamu kedatangan Bush di Bogor beberapa tahun lalu yang sangat kelewat berlebihan pelayanannya, yang satu di antaranya adalah pemerintah sengaja melanggar undang-undang yang disahkannya sendiri dengan membangun helipad di tengah Kebun Raya Bogor yang sesungguhnya terlarang menurut UU, dan yang kedua dalam kasus penyerahan Blok Migas Cepu kepada Exxon Mobile, perusahaan dunia milik John David Rockefeller. Banyak orang di dnia ini sudah tahu jika Rockefeller merupakan tokoh Bilderberger Group dan pendiri Trilateral Commission, dua lembaga internasional yang bekerja secara rahasia untuk menciptakan The New World Order, satu tatanan dunia dengan sistem Luciferianis. Ironisnya, Pertamina yang sedari awal menyatakan siap mengelola Blok Cepu dijegal dan dikalahkan. Lagi-lagi kepentingan nasional dikalahkan dan kepentingan imperialisme asing dimenangkan.

Hal ini membuat banyak pejuang kebenaran di negeri ini menangis. Salah satunya Kwik Kian Gie. Dalam artikel berjudul "Kisah Usang Dari Negeri Cepu: Liberalisme Versus Nasionalisme" (dimuat di Feodalisme.com; 7 Oktober 2009), Kwik menutup artikel tersebut dengan kalimat, "Saya terus berdoa kepada Bung Karno dan mengatakan, "Bung Karno yang saya cintai dan sangat saya hormati. Janganlah gundah dan gelisah, walaupun Bapak sangat gusar. Istirahatlah dengan tenang. Saya juga sudah bermeditasi di salah satu vihara untuk menenangkan hati dan batin saya. Satu hari nanti rakyat akan bangkit dan melakukan revolusi lagi seperti yang pernah Bapak pimpin, kalau para cecunguk ini sudah dianggap terlampau lama dan terlampau mengkhianati rakyatnya sendiri."

Untunglah, saat berkuasa di tahun 2004-2009, ada sejumlah orang di lingkaran dalam presiden yang masih memiliki jiwa nasionalisme untuk menahan kegilaan liberalisasi negeri ini. Mereka antara lain adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kesehatan DR. Siti Fadhillah Supari.

Berbagai terobosan dilakukan Jusuf Kalla untuk meringankan beban rakyat Indonesia yang kian hari kian dihimpit beban hidup yang semakin berat. Untuk menolong rakyat yang tercekik akibat dinaikkannya harga minyak di negeri ini yang oleh orang-orang NeoLib harus disamakan dengan harga minyak di New York, Kalla menciptakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin. Ini baru salah satunya.

Lalu ada pula Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari yang dengan lantang berteriak menentang WHO dalam urusan pertukaran sampel virus yang dirasakan sangat tidak adil. Bahkan menteri perempuan yang satu ini tanpa sungkan-sungkan berani menuding jika WHO selama ini dijadikan alat negara besar untuk kepentingannya sendiri dengan menjajah negeri-negeri berkembang seperti Indonesia.

Dalam kasus NAMRU-2 (Naval Medical Research Unit-2) milik AS yang secara semena-mena dan sangat bebas bisa bergerak di dalam wilayah kedaulatan NKRI. Menkes Fadhilah Supari juga sangat berani menentang hal ini dan meminta agar pemerintah memutuskan kontrak kerja yang dirasakan sangat zalim dan sama sekali tidak ada untungnya bagi Indonesia.

Presiden SBY tentu amat gerah dengan sikap-sikap bawahannya seperti itu. Namun untuk bisa menindak mereka, tentu SBY juga harus menghitung arah angin yang sedang berlaku. Dalam kasus virus WHO dan NAMRU-2 (Naval Medical Research Unit 2), Menkes Fadhilah Supari mendapat dukungan dari banyak pihak yang disuarakan lewat berbagai media massa cetak maupun elektronik. SBY yang dikenal sebagai presiden yang sangat menjaga imejnya ini tentu hanya bisa bersabar dan menunggu momentum yang tepat untuk ‘menindak' Menkes yang dianggapnya kelewat berani ini.

Dan momentum yang tepat ya ketika usai pilpres kemarin di mana pasangan SBY-Budiono diputuskan sebagai pemenang oleh KPU. Sebelumnya SBY telah "menceraikan" Jusuf Kalla dan memilih Budiono yang memiliki cita rasa yang sama terhadap Amerika. Dan ketika menyusun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, SBY tidak lagi "memperpanjang kontrak" dengan Siti Fadhilah Supari dan lebih nyaman memilih dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, sosok yang oleh Siti Fadhilah Supari sendiri ditegaskan amat dekat dengan Namru-2, beda dengan dirinya.

Kontroversi lainnya adalah rencana kenaikan gaji para pejabat negara, termasuk gaji presiden dan wakilnya, yang diamini oleh hampir semua pejabat terkait, ditengah penderitaan rakyat yang kian hari kian susah dan utang yang menggunung setiap harinya.

Kontroversi menteri kesehatan yang baru, ditambah dengan gagalnya DPR memanggil menteri yang berasal dari eselon dua ini karena "diveto" oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari kubu SBY sendiri, dimana hal itu dengan sendirinya telah membuktikan tudingan jika untuk lima tahun ke depan DPR akan sekadar menjadi rubber-stamp rezim penguasa, bukan menjadi satu-satunya kontroversi yang ada pada pemerintahan yang baru tapi lama ini.

Kontroversi lainnya adalah rencana kenaikan gaji para pejabat negara, termasuk gaji presiden dan wakilnya, yang diamini oleh hampir semua pejabat terkait, ditengah penderitaan rakyat yang kian hari kian susah dan utang yang menggunung setiap harinya. Lagi-lagi hal ini telah membuktikan jika di negeri ini para pejabat negara bagaikan "Raja Tega" karena sama sekali tidak perduli dan tidak memiliki empati terhadap nasib rakyatnya sendiri.

Semua itu rupanya belum cukup juga. Selain kenaikan gaji, para pejabat negara setingkat menteri ke atas juga akan diberi fasilitas mobil mewah baru yang benar-benar mewah, yakni dengan digantinya Toyota Camry yang selama ini dipergunakan sebagai kendaraan dinas menteri dengan mobil lain yang lebih mahal tiga kali lipatnya, yakni Toyota Crown Majesta. Jika Camry seharga 600 jutaan rupiah perunitnya, maka Majesta di negeri ini membandrol harga 1,8 milyar rupiah perunit karena kena pajak barang mewah. Lagi-lagi uang rakyat dijadikan bancakan para pejabat negara.

Di tengah himbauan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada migas dengan gerakan hijaunya, yang juga menghimbau masyarakat agar beralih ke moda transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, tindakan pemerintah itu dengan sendirinya mencederai himbauannya sendiri karena Toyota Crown Majesta dengan tenaga yang sangat besar, cc di atas 3000-an, sudah pasti akan sangat rakus bahan bakar.

Kegilaan para pejabat Indonesia pada mobil dan fasilitas mewah pernah menjadi ironis ketika dalam satu kesempatan, salah satu menteri ekonomi Indonesia berada di Jepang untuk menegosiasi pinjaman kepada pejabat terkait metahari terbit itu. Pejabat ini akan bertemu pejabat Jepang di sebuah gedung departemen keuangan Jepang. Ketika datang, utusan Indonesia ini mengendarai mobil mewah diiringi dengan pengawalan lengkap plus sirine, namun hal itu ternyata membuatnya risih ketika mengetahui jika pejabat Jepang yang ingin dinegonya ternyata datang dengan naik bus umum, turun di halte yang agak jah dari kantornya dan karena itu harus berjalan kaki masuk ke dalam gedung yang dipimpinnya. Beginilah gaya kebanyakan pejabat kita.

Hal yang sama juga pernah terjadi di Belanda, di mana para menteri dan anggota parlemen di salah satu negara kreditor Indonesia ini memang tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Bahkan anggota parlemen Belanda tidak mendapat gaji. Beda sekali dengan kelakuan para pejabat negara miskin bernama Indonesia ini.

Hal lain yang mengundang kontroversi adalah penempatan orang-orang yang bukan ahlinya pada pos-pos penting, seperti Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian dan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan. Pengamat politik Boni Hargens berkali-kali dalam berbagai kesempatan menyatakan jika dirinya curiga dengan langkah yang diambil penguasa negeri ini.

Menurut pengamat politik yang kerap muncul di Republik Mimpi ini, hal tersebut disengaja penguasa agar orang-orang itu memang gagal memimpin jajarannya sehingga mereka di tahun 2014 tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi pesaing baginya. Ada kekuatiran juga jika di dalam masa lima tahun ini, pemerintah yang menguasai parlemen ini akan menyetir DPR agar mengamandemen peraturan yang menyebutkan masa jabatan presiden hanya dua kali lima tahun menjadi tak terbatas, sama seperti di zaman Jenderal Harto. Hal ini bukan hal yang musykil melihat otorianisme mulai berkembang kembali di negeri ini dari har ke hari.

Berbagai kontroversi yang dilakukan pemerintah, dan juga anggota DPR di negeri ini, padahal mereka belum bekerja, telah menyebabkan anjloknya kepercayaan dan harapan rakyat terhadap pemerintah itu sendiri. Rakyat Indonesia seharusnya mencatat hal ini dengan baik agar lima tahun ke depan tidak lagi tertipu dengan memilih rezim dan orang-orang yang sekarang berkuasa, walau mereka mengumbar banyak janji kepada kita. Toh kenyataannya para pejabat negeri ini sekarang pun bertindak sangat keterlaluan dalam ‘merampok' uang rakyat demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Janji tinggallah janji, dan seharusnya kita ingat hal itu untuk lima tahun ke depan.

Andai pejabat negara-presiden dan wakilnya, para menteri, dan juga anggota DPR-mau bersungguh-sungguh bekerja untuk memperbaiki nasib bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, maka banyak tugas berat yang sesungguhnya harus diprioritaskan ketimbang meributkan kenaikan gaji dan fasilitas yang akan didapatkan.

Sejak lebih dari empatpuluh tahun lalu negara ini telah kehilangan kemerdekaan dan kemandiriannya. Nyaris seluruh kekayaan bangsa ini yang berupa barang tambang telah dikuasai asing, dan kian hari kian banyak saja bidang yang jatuh ke dalam kekuasaan asing itu sehingga muncul istilah jika bangsa Indonesia adalah kuli di negeri sendiri.

Sayangnya, sejumlah pejabat yang duduk di posisi kunci pemerintahan (bidang ekonomi) dari waktu ke waktu selalu saja diisi oleh pelayan-pelayan kepentingan asing, para makelar imperialisme asing, yang sangat tega terus menggadaikan kekayaan bangsa dan negeri ini sampai benar-benar habis. Mereka yang dulu dikenal sebagai Mafia Berkeley ini, sekarang dikenal sebagai nama NeoLib atau "American Boys". Dan pemerintahan Esbeye memang dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Presiden pun merasa nyaman dan sepaham dengan mereka karena memang negeri keduanya adalah AS. Dan lebih dari setengah menteri di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II adalah orang-orang lulusan AS dan sangat Washington-Oriented.

Lagi, salah satu buktinya, adalah pernyataan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang belum lagi bekerja tapi sudah memantapkan tekad untuk meneruskan langkah privatisasi sejumlah BUMN. Ini berarti meneruskan penggadaian kekayaan nasional ke pihak asing. Kasihan sekali nasib bangsa dan negara ini yang terus-terusan dirongrong oleh pejabat-pejabatnya sendiri sehingga bukan tidak mungkin jika hal ini terus dibiarkan, dalam waktu tidak lama lagi Indonesia akan hancur sebenar-benarnya hancur, atau bisa juga menjadi "negara maju" dengan menjadi negara bagian ke-51 dari United States of America, setelah Hawai.

Dominasi Asing di Indonesia

Agar kita semua bisa melihat dengan jernih dan jelas tentang kondisi bangsa dan negara ini sekarang, ada baiknya kita mengupas sedikit tentang bagaimana sebenarnya keadaan dan fakta riil sebuah bangsa dan negara bernama Indonsesia hari ini. Ada banyak buku dan literatur yang bisa kita paparkan, salah satunya tentu sejumlah tulisan bernas dari nasionalis bernama Kwik Kian Gie yang walau pun matanya sipit namanya terasa ‘asing', namun jauh lebih nasionalis ketimbang para pejabat kita yang berkulit gelap dan memiliki nama pribumi.

Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan sebagian fakta ril tentang dominasi asing di negeri ini, sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan bagi kita semua.

sumber: http://eramuslim.com/

Comments (1)

Subscribe to this comment's feed

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

Komentar Anda Preview